Selamat datang di website Perhimpunan INTI

Tokoh INTI

Frans Hendra, Pendampingan untuk Kaum Papa

Monday, 08 Oct 2007




 

Advokat senior Frans Hendra Winarta berbangga hati. Jumat (28/9) lalu ia berhasil lulus ujian program doktor pada program pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan nilai cumlaude. Istimewanya, gelar itu diperolehnya pada usia 64 tahun. Hal yang tak lazim pada penekun profesi advokat.

Tampil di hadapan para penguji yang mayoritas rekan sesama praktisi hukum dan sebagian lebih muda darinya, seperti Prof Romli Atmasasmita, Prof Andi Hamzah, dan Prof Indrianto Seno Adji, ia menyampaikan pemikiran dalam disertasi berjudul Hak Konstitusional Fakir Miskin Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Disertasi itu berangkat dari kegalauan dan keresahannya bahwa ada yang salah dengan konsep bantuan hukum yang dijalankan negara ini, terutama pada era pascareformasi. Ini mengingat, dalam kondisi faktual maupun yang teramati lewat media, tak sedikit kaum papa yang hingga kini masih termarjinalkan secara hukum. Mereka tak tersentuh bantuan hukum ataupun sekadar penyuluhan.

"Jumlah kaum miskin di Indonesia sangat banyak. Pada saat ini, meski katanya berkurang, jumlahnya kurang lebih 37,17 juta. Dalam kondisi yang demikian besar, jika tetap mengandalkan pola bantuan hukum yang ada, yaitu struktural, tak akan sampai ke desa-desa. Padahal, penduduk di desa mencapai 63 persen lebih," ungkapnya.

Agar pembelaan kaum miskin lebih efektif, sudah saatnya Indonesia menerapkan pola bantuan hukum responsif. Pemerintah ditempatkan pada posisi yang lebih aktif; konsekuensinya, penyediaan fasilitas dan anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah. India, Filipina, dan Amerika Serikat berhasil menerapkan pola ini dan mendorong iklim perlindungan hukum yang baik bagi warganya.

Menurut dia, sulit mengandalkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum sebagai ujung tombak perlindungan bantuan hukum bagi kaum papa. Apalagi pada praktiknya, bantuan hukum bagi kaum papa terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja. "Yang terjadi saat ini umumnya penolakan-penolakan kasus, terutama pada individu," kata Frans.

Terinspirasi film

Dilahirkan di Bandung, 17 September 1943, pria yang aktif di berbagai organisasi profesi dan akademik ini tertarik bidang hukum sejak menginjak usia sekolah menengah. Ketertarikan ini kian bertambah setelah menyaksikan film Too Kill a Mockingbird (1962) yang dibintangi Gregory Peck.

Film ini berkisah tentang perjuangan advokat Atticus Finch membela seorang negro di tengah kuatnya praktik perbudakan (apartheid). "Kisah ini the gloriest age of trial lawyers (kejayaan pengacara). Di situlah law enforcement (penegakan hukum) dan justice for all (keadilan untuk semua) dimunculkan tanpa pandang bulu," paparnya.

Upaya anggota Komisi Hukum Nasional ini dalam mewujudkan cita-citanya sebagai advokat tak mudah. Seusai menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada 1970, ia "dipaksa" langsung bekerja seadanya menyusul meninggalnya salah satu orangtuanya.

Tahun 1979 ia mengikuti kursus notariat untuk memperdalam keilmuannya pada praktik hukum bidang perdata. Lalu pada 1981, ia memberanikan diri mendirikan firma hukum Frans Winarta & Partners. Sejak itu kariernya sebagai pengacara (advokat) melesat. Pada 1990 ia ditunjuk sebagai Ketua Hubungan Internasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sekaligus aktivis Lembaga Pembela HAM.

Pada masa ini ia kerap menangani kasus-kasus para aktivis. Salah satunya, kasus penghinaan terhadap Presiden (Soeharto) yang dilakukan seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada asal Timor Timur. Di situ ia merasakan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam politik.

Tahun-tahun berikutnya ia beralih pada kompetensi hukum bisnis. Frans sering ditunjuk sebagai arbiter yang terdaftar dalam International Chamber of Commerce (ICC). Tahun 2005 pada jurnal Asialaw, ia dinobatkan sebagai salah satu pengacara bisnis terkemuka. Kariernya tak berhenti di sini. Pada 2007 ia direkomendasikan sebagai Asia-Pacific Focused Lawyer in Intelectual Property.

Diberondong peluru

Posted by: Admin